YOGYAKARTA, Reazon.id – Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Yogyakarta menyatakan kekecewaan terhadap Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam merespons aspirasi massa aksi. Rabu, 28 Oktober 2026
Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun Instagram @fppi.jogja, FPPI menyoroti ketidakhadiran Gubernur DIY untuk menemui massa aksi. Perwakilan pemerintah daerah yang hadir disebut tidak memberikan sikap konkret terhadap tuntutan yang disampaikan.
“Lantas, untuk apa pemerintah hadir jika hanya datang membawa jawaban kosong?” tulis FPPI dalam pernyataannya.
FPPI menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, penetapan upah layak bagi buruh di DIY dengan mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan pada kebijakan yang dinilai menekan kesejahteraan pekerja.
Kedua, FPPI mendesak pemerintah membersihkan DIY dari praktik premanisme, intimidasi, dan kekerasan terhadap aktivis, mahasiswa, serta massa aksi yang memperjuangkan hak-hak rakyat.
Ketiga, FPPI meminta pengusutan tuntas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di DIY, termasuk dugaan korupsi yang berkaitan dengan Mandala Krida.
FPPI menegaskan bahwa masyarakat turun ke jalan bukan untuk meminta belas kasihan penguasa, melainkan menyampaikan tuntutan yang dinilai belum mendapat perhatian memadai.
“Rakyat bukan untuk didiamkan! Kekuasaan harus mendengar!” demikian seruan FPPI dalam pernyataannya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari Pemerintah Daerah DIY mengenai tanggapan atas pernyataan dan tuntutan tersebut.
Tinggalkan Balasan