Purwokerto, Reazon.id Ratusan warga yang tergabung dalam MURBA Musyawarah Masyarakat Banyumas menggelar unjuk rasa di depan Pendapa Kabupaten Banyumas, Jumat (9/10/2026). Mereka mendesak pemerintah kabupaten mengaktifkan kembali sekitar 130.591 warga yang dinonaktifkan dari kepesertaan Universal Health Coverage (UHC).
Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap evaluasi kepesertaan program UHC yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas sejak 1 Oktober 2026. Evaluasi itu menggunakan data desil sebagai salah satu dasar penentuan penerima program.
Massa aksi meminta agar program UHC tetap berjalan tanpa persyaratan yang membatasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Koordinator aksi, Budi Tartanto, mengatakan dirinya bersama ratusan warga datang untuk menyuarakan keresahan terkait kepastian akses layanan kesehatan bagi masyarakat Banyumas.
“Kami meminta program UHC tetap dijalankan. Bagi kami, tidak ada keterbatasan anggaran, sebab yang ada adalah keberpihakan anggaran,” kata Budi kepada wartawan.
Ia menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, massa berencana kembali menggelar aksi dengan melibatkan warga yang terdampak penonaktifan kepesertaan UHC.
“Jika permintaan tidak dituruti, kami akan datang dengan 130.581 warga Banyumas yang dinonaktifkan dari kepesertaan UHC,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Banyumas, Dukha Ngbdul Wasih, bersama anggota Komisi IV, Hendry Cristisntol menyampaikan apresiasi atas partisipasi masyarakat dalam menyuarakan persoalan tersebut.
Dukha mengatakan DPRD sebelumnya telah berupaya mempertahankan keberlangsungan program UHC. Namun, pemerintah daerah tetap melakukan evaluasi terhadap kepesertaan program tersebut.
“UHC ini merupakan berkah nyata yang diterima masyarakat Banyumas. Banyak program bagus lainnya, tetapi rangkingnya berada di bawah UHC,” kata Dukha saat dimintai tanggapan oleh wartawan.
Menurut dia, keberlanjutan UHC perlu dipertimbangkan dengan melihat pembangunan sumber daya manusia. Ia merujuk pada Human Capital Index yang menempatkan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan sebagai aspek penting dalam pembangunan.
“Kalau mengacu pada Human Capital Index, yang diprioritaskan ada tiga, yakni pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan,” ujarnya saat menyampaikan orasi di hadapan massa.
Massa aksi kemudian diterima untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak eksekutif yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Hungky Harry Rachmat, pihaknya menyampaikan berpegang apda arahan bupati mengenai evaluasi UHC mengacu pada desil.
”Pemerintah kabupaten melakukan evaluasi program UHC agar program berjalan tepat sasaran, jangan sampai ada orang yang sebenarnya mampu mrmbayar BPJS mandiri, tapi karena ada program ini mereka berhenti dsri kepesertaan mandiri dan pindah ke BPJS yang dibiayai APBD. Saat ini, ukurannya berdasarkan desil” Kata Nungky dalam ruang audiensi.
Merespon hal tersebut, koordinator masa aksi Budi Tartanto menolak penggunaan desil sebagai dasar evaluasi.
”Silakan dipikirkan oleh pejabat, kami masa aksi maunya UHC tetap berjalan tanpa persyaratan apapun seperti janji bupati. Warga banyumas mengkses kesehatan hanya membawa KTP Banyumas” Kata Budi
Budi memberi tenggat waktu 1×24 jam paling lama 7 hari kepada pemerintah daerah untuk memikirkan tuntutan yang dibawa oleh masa aksi.
”Diluar sana ada ribuan warga yang menanti kepastian untuk bisa mengakses kesehatan secara gratis,” Kata Budi.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono tidak menemui massa aksi karena sedang menjalankan kunjungan kerja di luar kota.***
Tinggalkan Balasan